Bersama Kesbangpol, Ketua FKPT Jateng Sebut PMII Punya Peran Besar Jaga Demokrasi

Temanggung, Harianjateng.com — Penguatan pendidikan politik dan demokrasi di kalangan mahasiswa menjadi isu penting di tengah maraknya disinformasi dan radikalisme digital. Dalam kegiatan penguatan demokrasi daerah yang digelar di lingkungan Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung (INISNU), Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah sekaligus Rektor INISNU Temanggung Dr. Hamidulloh Ibda, M.Pd., menegaskan bahwa organisasi mahasiswa, khususnya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), memiliki peran besar sebagai wadah kaderisasi politik dan demokrasi yang moderat.

“Kalau di pendidikan, itu pastinya ada perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Pendidikan politik dan demokrasi yang sehat, baik, inklusif, itu sudah diterapkan dan diimplementasikan terintegrasi mata kuliah seperti Pancasila, Kewarganegaraan, kita juga Aswaja Annahdliyah, dan lainnya. Namun, yang paling riil dengan prinsip learning by doing adalah melalui organisasi kemahasiswaan, salah satunya adalah PMII,” kata Ibda di aula lt. 3 INISNU Temanggung dalam kegiatan Kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah Tahun 2026 dengan tema “Menjaga Ketahanan Demokrasi Daerah di Tengah Ancaman Disinformasi dan Radikalisme Digital“ pada Kamis pagi (23/4/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program penguatan demokrasi daerah yang diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dan diikuti oleh mahasiswa, aktivis PMII, serta berbagai unsur masyarakat sipil di wilayah Temanggung. Acara ini bertujuan meningkatkan kesadaran politik generasi muda sekaligus memperkuat ketahanan demokrasi di tengah tantangan era digital.

Dalam paparan materinya, Rektor INISNU, Dr. Hamidulloh Ibda, M.Pd., menyampaikan bahwa PMII memiliki posisi strategis sebagai “kawah candradimuka” dalam membentuk kader-kader bangsa yang memiliki kesadaran politik, integritas moral, serta komitmen kebangsaan.

Ia menjelaskan bahwa demokrasi saat ini menghadapi tantangan serius, terutama akibat derasnya arus informasi digital yang tidak selalu dapat diverifikasi kebenarannya. Fenomena polarisasi masyarakat, maraknya hoaks, serta munculnya echo chamber di media sosial menjadi ancaman nyata bagi kualitas demokrasi.

“PMII harus menjadi ruang belajar politik yang sehat. Di sinilah kader dilatih untuk berpikir kritis, memahami dinamika sosial-politik, serta menjaga nilai-nilai kebangsaan dan moderasi beragama,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa demokrasi yang kuat lahir dari masyarakat yang cerdas, moderat, dan mampu berkolaborasi lintas kelompok. Hal tersebut sejalan dengan pentingnya keterlibatan organisasi mahasiswa dalam membangun kesadaran politik generasi muda.

Menurutnya, PMII tidak hanya berperan sebagai organisasi kaderisasi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mampu menjaga stabilitas demokrasi melalui pendekatan edukatif dan dialogis.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah, Didi Hariyadi, S.H., M.H., memberikan sambutan yang menekankan pentingnya kebermanfaatan kegiatan organisasi mahasiswa bagi masyarakat luas.

Ia menyampaikan bahwa PMII sebagai organisasi mahasiswa berbasis kaderisasi harus mampu melahirkan kegiatan-kegiatan yang berdampak nyata, tidak hanya untuk kepentingan internal kader, tetapi juga memberikan kontribusi sosial bagi masyarakat.

“Kegiatan-kegiatan PMII harus berdampak luas, tidak hanya untuk kadernya sendiri, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat dan memperkuat kualitas demokrasi di daerah,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penguatan demokrasi yang diselenggarakan bersama pemerintah daerah, karena kolaborasi antara pemerintah dan organisasi mahasiswa menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik.

Kegiatan ini turut menghadirkan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, Muhammad Yusuf Hasyim, M.Pd.I., yang memberikan perspektif mengenai pentingnya partisipasi pemilih muda dalam menjaga kualitas demokrasi. Ia menekankan bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah melalui partisipasi aktif dalam proses pemilu.

Selain itu, hadir pula Ketua PKC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Tengah, Ahmad Farihin, yang mengajak kader PMII untuk terus memperkuat kapasitas intelektual dan kepemimpinan dalam menghadapi dinamika politik yang semakin kompleks.

Menurutnya, PMII harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya dalam menghadapi era digital yang menuntut literasi politik dan literasi digital yang tinggi.

Dalam sesi materi, Rektor INISNU juga menyoroti berbagai tantangan demokrasi di era digital, termasuk meningkatnya penyebaran ideologi radikal melalui media sosial serta fenomena disinformasi yang memicu polarisasi masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa kemudahan akses informasi di era digital dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, teknologi mempercepat penyebaran informasi politik, tetapi di sisi lain juga membuka peluang penyebaran ekstremisme dan propaganda digital yang berpotensi merusak tatanan demokrasi.

Karena itu, menurutnya, organisasi mahasiswa seperti PMII memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi garda terdepan dalam menangkal radikalisme dan menyebarkan narasi moderasi beragama serta nilai-nilai kebangsaan.

Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa dan aktivis PMII dari berbagai komisariat di wilayah Kabupaten Temanggung dan sekitarnya. Peserta tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan, mulai dari sesi pemaparan materi hingga diskusi interaktif terkait peran mahasiswa dalam menjaga ketahanan demokrasi daerah.

Diskusi yang berlangsung dinamis menghasilkan berbagai gagasan, di antaranya pentingnya penguatan literasi digital di kalangan mahasiswa, peningkatan partisipasi politik pemuda, serta kolaborasi antara organisasi mahasiswa dan pemerintah daerah dalam membangun budaya demokrasi yang sehat.

Melalui kegiatan ini, berbagai pihak sepakat bahwa penguatan demokrasi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas lembaga, mulai dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga organisasi mahasiswa.

Rektor INISNU Temanggung menegaskan bahwa kolaborasi tersebut menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan demokrasi di tengah ancaman disinformasi dan radikalisme digital yang semakin kompleks.

“Kita harus bergerak bersama. Demokrasi tidak akan kuat tanpa partisipasi masyarakat sipil, mahasiswa, dan organisasi kader seperti PMII,” pungkasnya.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan PMII semakin memperkuat perannya sebagai organisasi kader yang mampu melahirkan generasi muda berintegritas, berwawasan kebangsaan, serta berkomitmen menjaga demokrasi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (*)