‘DEN’ Sebagai Komunikasi Simbolik Prabowonomics

Tajus Syarofi: Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina Jakarta, Sekretaris DPD Partai Golkar Kab. Brebes

Tepat Sepekan setelah lawatan dari Davos Swiss (22 Januari 2026), Presiden Prabowo Subianto “gercep” melantik Dewan Energi Nasional (DEN). Langkah ini sebagai sinyal kuat bahwa “Prabowonomics” bukan sekedar konsep di atas kertas, melainkan sebuah gerakan nyata menuju kedaulatan. Pelantikan yang digelar di Istana (28 Januari 2026) ini menjadi momentum transformasi dari diplomasi global menuju eksekusi domestik yang taktis.

Fenomena tersebut merupakan strategi komunikasi “interaksionisme simbolik” dan “speech act” yang sangat kuat dari sang Presiden. Dalam konteks kedaulatan energi dan geopolitik, menunjukkan sebuah transisi yang cukup menarik, yaitu dari retorika macan asia yang “defensif” menjadi diplomasi yang “asertif”.

Dalam komunikasi politik, kecepatan adalah pesan “Speed as a Statement”. Dengan melantik DEN segera, Prabowo mengirim pesan kepada masyarakat domestik dan internasional bahwa Indonesia bukan bangsa “omon-omon”, tapi memiliki kesiapan institusional untuk mengeksekusi visi tersebut. Di dalam Negeri, Prabowo ingin meyakinkan bahwa kepemimpinanya adalah antitesis dari gaya birokrasi yang lamban di masa lalu.

Sementara di panggung internasional, ia mengirim pesan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perbaikan terus menerus. Dan dengan lugas, Prabowo mengatakan bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang paling bahagia. Di tengah situasi global yang tidak menentu, Indonesia mampu menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga USD 8 Miliar, dan dialokasikan untuk program kesejahteraan rakyat seperti Makan Bergisi Gratis (MBG) yang menjangkau 59 juta jiwa –mulai dari anak-anak, lansia, dan ibu hamil.

Herbert Blumer (1900–1987), seorang sosiolog Amerika dalam teori Interactionisme Symbolic mengatakan, bahwa manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan pada simbol-simbol dalam interaksi sosial. Kerangka Prabowonomics dalam Kedaulatan energi dan swasembada adalah simbol identitas nasional yang digunakan Prabowo sebagai upaya menyatukan dukungan rakyat Indonesia. Baginya, pelantikan DEN bukan hanya agenda rutinan, tetapi instrument kemajuan pada jantung kedaulatan nasional.

Dari perspekif interaksi simbolik, ini merupakan jawaban Prabowo atas ancaman global. Ia menggunakan DEN untuk mengomunikasikan indentitas Indonesia sebagai subjek yang berhak menentukan nasibnya sendiri, bukan sebagai objek pasar global. Menurut teori ini, keberhasilan Prabowo Subianto bergantung pada apakah rakyat Indonesia dan pasar global mempunyai interpretasi yang sama. J.L. Austin (1950), mengatakan bahwa ucapan atau tindakan seseorang adalah bukan hanya menyampaikan informasi semata, tetapi membuktikan dengan aksi yang dilakukan “doing something”. Inilah dasar teori Speech Act.

Komitmen Prabowo Subianto tentang kedaulatan energi terbukti. Melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia –sekaligus Ketua Harian DEN, agenda Prabowonomics di bidang energi tercapai, lifting minyak melebihi target APBN, implementasi mandatori Biodisel B40 berhasil memangkas impor solar. Teranyar, pembangunan Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan (12 Januari 2026).

Capaian ini dengan sendirinya menciptakan urgensi dan keseriusan yang memaksa global untuk menghitung ulang posisi tawar Indonesia. Dan bagi masyarakat domestik, komitmen Prabowo telah membangun optimisme kemandiria ekonomi dan keamanan nasional. Pemerintah memiliki kendali penuh atas harga dan pasokan energi di tengah krisis global yang tidak menentu.

Simbol, Optimisme, dan Solusi

Prabowo menyadari, di panggung geopolitik saat ini, persepsi tentang stabilitas sama pentingnya dengan stabilitas itu sendiri. Dengan pelantikan DEN yang “gercep’, ia mengirim pesan bahwa Indonesia memiliki “pilot” yang siap dan sigap menghadapi tantangan global tersebut.

Jika pelantikan DEN adalah simbol dan Speech act yang menciptakan optimisme bangsa Indonesia, maka kedepan ia harus memastikan simbol menjadi substansi sekaligus solusi. DEN bukan hanya menjadi lembaga pemikir “thing tank”, tetapi menjadi “unit komando strategis” energi Indonesia. hal ini dijelaskan oleh UU NO.30 Tahun 2007 tentang energi. DEN mempunyai tugas merancang dan merumuskan Kebijakan Energi Nasional (KEN), serta menetapkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Untuk mempercepat proses menuju persiapan swasembada energi, ia harus melakukan sinkronisasi dengan kementerian terkait sehingga tidak terjadi tabrakan “ego sektoral” antar kementerian.

Pertama. Bersama Kementrian terkait, DEN harus mampu mencapai target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sehingga mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga uap batu bara secara bertahap dan sistematis. Kedua, terwujudnya swasembada bioenergi melalui kekayaan hayati sesuai dengan visi Prabowonomics, sehingga akan terjadi penurunan signifikan impor BBM dan menghemat devisa Negara yang mencapai ratusan Triliun per-tahun.

Ketiga, kemandirian harga dan keterjangkauan. Menjaga harga listrik dan BBM yang stabil dan kompetitif bagi industri dan terjangkau bagi masyarakat bawah. Keempat. Ketahanan Stok penyangga Energi Nasional. Indonesia selama ini dipandang sebagai Negara yang rentan karena tidak memiliki cadangan minyak yang cukup jika terjadinya perang global. Terpenuhinya cadangan energi nasional –bukan hanya di sektor cadangan operasional pertamina, pembangunan tengki-tengki penyimpanan strategis di berbagai titik vital sangat penting untuk mengantisipasi ancaman tersebut.

Kelima, hilirisasi hijau. DEN harus memastikan peningkatan kembali produk hilirisasi Indonesia: seperti baterai Electric Vehicle (EV) –bepust di Karawang Jawa Barat, yang laku keras di pasar global karena memiliki sertifikasi rendah karbon yang diakui oleh internasional.

Walhasil, DEN dan Prabowonomics adalah dua instrumen yang tidak bisa dipisahkan. Jika Prabowonomics sebagai doktrin ekonominya, maka DEN adalah mesin teknokratis yang memastikan pergerakan detak jantungnya. Dan jika Prabowonomics sebagai visi kedaulatan energi Asta Cita, maka DEN bertugas menerjemahkan visi tersebut menjadi “cetak biru” yang konkret. Tanpanya, koordinasi dan singkronisasi lintas kementerian akan menjadi buntu, dan swasembada energi hanya menjadi slogan tanpa peta jalan yang “gamblang”.

Prabowonomics harus menjadi gerakan nyata untuk menepis ketergantungan impor, sementara DEN harus menjadi mesin pemotong mata rantai ketergantungan tersebut.