Semarang, Harianjateng.com- Ada 8 (delapan) permasalahan utama pembangunan di Jawa Tengah, yaitu pertama kelebihan populasi sebesar 37,89 juta jiwa. Kedua, besarnya populasi penduduk miskin sebesar 9,58% atau 3,39 juta jiwa per September 2024 dengan garis kemiskinan sebesar Rp 521.093 per kapita per bulan. Ketiga wilayah pantura sebagai tumpuan.
Keempat ancaman dan tekanan kerusakan ekologis. Kelima Disparitas antar kawasan. Keenam minimnya produk unggulan daerah. Ketujuh, ketergantungan pada produk dari luar, dan yang delapan adalah kurangnya konektivitas infrastruktur.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro, Dr. Nur Hidayat Sardini saat menjadi narasumber dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif RPJMD Jateng Tahun 2025-2029”, Rabu (23/4/2025) di Kantor DPD RI Perwakilan Jawa Tengah.
Menurutnya, delapan persoalan tersebut poinnya sejalan dengan permasalahan yang disampaikan oleh senator DPD RI, Dr. Abdul Kholik, maka, konsep pengembangan kawasan Jawa Tengah menjadi 3 atau bahkan 5 kawasan pembangunan berbasis potensi utama akan menjadi solusi.
“Kawasan berbasis potensi utuama, yaitu pertanian, maritim dan pariwisata tidak menutup kemungkinan ke depan menjadi konsep awal pemekaran di Jawa Tengah,” kata Nur Hidayat Sardini yang akrab disapa NHS itu.
Menurutnya, FGD seperti ini dapat menjadi alternatif aspirasi masyarakat, selain Musrenbang yang dilakukan Pemprov untuk mendapatkan berbagai masukan.
“FGD ini bisa sebagai alternatif aspirasi masukan dari masyarakat kepada Pemprov Jateng, salah satunya mendengar usulan pemekaran di Jawa Tengah bagian Selatan.” Kata NHS.
Red-HJ99/KM
