Kendal, Harianjateng.com- Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kendal resmi melantik 62 pengurus untuk masa bakti 2025–2030, Sabtu (11/10/2025) di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Kendal.
Acara pelantikan ini dihadiri oleh Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jawa Tengah, H. Hadi Santoso, S.T., dan ratusan kader PKS Kendal. Pelantikan pengurus baru DPD PKS Kendal dilakukan oleh Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Kendal Muhammad Salman, A.Md.
Dalam sambutannya, Ketua DPD PKS Kendal, Arif S. Hudiyanto, S.Pt., menegaskan komitmen PKS untuk tetap kokoh melayani dan konsisten mengabdi kepada masyarakat, khususnya di Kendal. Serta siap menjadi mitra yang mendukung bagi Pemerintah Daerah Kab. Kendal.
“PKS Kendal memiliki 4 anggota dewan dari 4 dapil yang berbeda, meski terdapat 2 dapil lainnya yang tidak memiliki wakil dari PKS namun pelayanan PKS akan tetap dilakukan seluas-luasnya demi terciptanya pelayanan yang maksimal dan merata untuk masyarakat,” ujar Arif.
Komitmen ini dipertegas dengan kesiapan PKS untuk mendukung penuh program-program Bupati Kendal, dan turut mengawasi jalannya pemerintah daerah melalui Anggota Dewan Fraksi PKS, serta terus mensuplai calon-calon pemimpin berintegritas melalui kaderisasi PKS.
“Semoga dengan adanya pelantikan ini bisa memberi angin segar bagi para pengurus DPD PKS Kendal, agar tetap semangat dan ikhlas dalam melayani rakyat. Bersama rakyat, kita kawal untuk Indonesia Jaya,” ujar Arif.
Dalam pelantikan ini, Hadi Santoso Ketua DPW PKS Jateng berpesan, agar DPD PKS Kendal terus memperkuat internal yang solid dan menginstruksikan agar kantor PKS menjadi Pos Pelayanan Masyarakat.
Menurut Hadi Santoso, jika ada satu gen yang paling melekat pada DNA PKS, itu adalah gen pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Dalam momen pelantikan ini, PKS Kendal mengapresiasi dan mendukung penuh terhadap program makan bergizi gratis (MBG), karena hasil survei menunjukkan sebanyak 82% sepakat dengan adanya program ini.
Program MBG merupakan langkah strategis pemerintah yang riil dan konkrit untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, mengatasi persoalan stunting, dan dapat menggerakkan ekonomi rakyat.
Arif berharap, agar penyelenggara program (SPPG) dapat mengikuti SOP terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional demi memastikan keamanan dan kesehatan masyarakat.
Red-HJ99/KM
