Harta Fantastis Wakil Wali Kota Tangsel Disorot, Publik Bingung Pajak Mengalir ke Mana

0
40
Wakil Walikota Tangerang Selatan, Banten. (Pilar Saga Ichsan)

Tangerang Selatan, Harianjateng.com – Harta kekayaan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Pilar Saga Ichsan, kembali menjadi sorotan publik. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2024 yang dirilis KPK pada 17 Januari 2025 mencatat kekayaannya mencapai Rp32,06 miliar.

Koordinator Sarekat Mahasiswa Demokratik (SMD), Andi Maulana, menilai laporan tersebut menimbulkan pertanyaan besar.

“Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat aset terbesar Pilar berupa tanah dan bangunan senilai Rp33,19 miliar di Serang, Bandung Barat, dan Tangsel. Selain itu ia juga memiliki Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero Sport, serta Harley Davidson dengan total Rp1,43 miliar. Masih ada harta bergerak lain Rp2,87 miliar, kas Rp372 juta, serta surat berharga Rp40 juta,” katanya, Senin (29/9/2025).

Menurut Andi, meski Pilar tercatat memiliki utang Rp5,84 miliar, kekayaan bersihnya tetap menembus Rp32 miliar. Hal ini kontras dengan kondisi pelayanan publik di Tangsel.

“Wajar rakyat bertanya, kenapa wakil wali kota bisa punya aset Rp32 miliar, tapi jalanan rusak dan pelayanan publik masih minim,” tegasnya.

Ia juga mengkritik predikat Tangsel sebagai kota informatif yang tidak sejalan dengan praktik transparansi.

“Kota yang selalu jadi langganan paling informatif justru terlihat bingung ketika ditanyakan mengenai anggaran dan sumber kekayaan. Harta pejabatnya jelas, tapi rakyat masih bingung uang pajaknya lari ke mana,” ujarnya.

Sorotan publik terhadap Pilar muncul bersamaan dengan polemik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024.

Aktris Leony Vitria Hartanti sempat mengunggah potongan laporan itu ke Instagram dan menyoroti belanja konsumsi Rp77,97 miliar, pakaian Rp3,73 miliar, serta perjalanan dinas Rp117 miliar.

Andi menegaskan, kritik publik atas isu transparansi di Tangsel harus dijawab serius.

“Kami menuntut agar keterbukaan tidak berhenti di atas kertas, melainkan benar-benar menjawab pertanyaan mendasar, apakah kekuasaan dan anggaran yang dikelola pemerintah kota benar-benar untuk rakyat, atau hanya untuk mengukuhkan elit,” tandasnya.