Semarang, Harianjateng.com – Anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah (Jateng), Dr. H. Abdul Kholik meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar lebih serius menggarap potensi tiga sektor utama, yaitu sektor pertanian, kelautan, dan sektor pariwisata.
“Tiga sektor tersebut merupakan suatu hal yang penting sebagai kekuatan yang bisa membuat pembangunan Jawa Tengah lebih berkembang,” tutur Senator Abdul Kholik dalam acara Focus Group Discussion (FGD) “Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif RPJMD Jateng 2025-2029″ yang dilaksanakan di Kantor DPD RI Perwakilan Jateng, Rabu (23/4/2025).
Menurut Abdul Kholik, tiga sektor tersebut hingga saat ini belum tergarap dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Sektor pertanian, kelautan, dan pariwisata. Karena difokus pembangunan Pemprov Jateng yang ada belum fokus ketiga sektor ini. karena sektor inilah sebagai fundamentalnya Jawa Tengah, kekuatannya Jawa Tengah, sehingga di tiga sektor ini harus dioptimalkan,” kata Abdul Kholik.
Dalam acara FGD juga menghadirkan sejumlah narasumber lain, yaitu menghadirkan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, Wakil Ketua DPRD Jateng Sarif Abdillah, dan Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Undip, Nur Hidayat Sardini.
Lebih Lanjut, Abdul Kholik juga memberikan masukan, agar Pemprov Jateng bisa mengoptimalkan ketiga sektor tersebut, arah pembangunan Pemprov Jateng harus berpihak kepada kesejahteraan para petani, nelayan, dan pelaku pariwisata.
“Melalui Optimalisasi di tiga sektor tersebut, para petani, nelayan dan para pelaku pariwisata harus disejahterakan untuk ditingkatkan kehidupannya,” kata Senator Abdul Kholik.
Ia mengungkapkan, adapun potensi yang bisa digarap secara optimal di sektor kelautan adalah garam. Menurutnya dengan garis pantai di wilayah Selatan dan Utara, Jateng mampu menjadi sentra penghasil garam nasional.
“Tentunya dalam menggarap potensi ini Pemprov Jateng perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, sehingga bisa saling menguatkan untuk bisa merealisasikanya,” tambah Anggota DP RI, Abdul Kholik.
Pihaknya juga mengungkapkan, jika garam ini bisa dijadikan industri di Jawa Tengah dan dapat berkembang, bahkan bisa menjadi penopang garam nasional, maka ini akan menjadi multiplier effect manfaatnya sangat besar bagi Jawa Tengah.
Kemudian, dalam kegiatan itu juga, Senator Abdul Kholik menyampaikan beberapa hal lainnya, termasuk pengusulan wacana pemekaran wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk dimasukkan dalam RPJMD. Mengingat wacana pemekaran provinsi Jateng perlu dikaji dan direalisasikan, agar tidak ada ketimpangan pembangunan yang membuat sebagian wilayah tertinggal.
“Memang kita melihat banyak konfirmasi ketimbangan antar daerah, yang mana itu membutuhkan akselerasi. Jika memungkinkan bukan hanya kabupaten, tapi juga provinsi ke depan juga dikembangkan,” ujarnya.
Selain itu, ia menerangkan kebutuhan fiskal yang ideal agar pembangunan Jateng dapat berjalan maksimal, idealnya membutuhkan APBD Rp50 trliun, namun saat ini APBD Jateng Rp28 trilun.
“Kurang idealnya APBD itulah yang mengakibatkan persoalan-persoalan tidak terselesaikan yang kemudian menumpuk. Seperti soal banjir rob, soal pertanian, kemudian soal pariwisata dan soal kelautan yang tidak semuanya bisa ditangani dengan cepat,” tutup Dr. Abdul Kholik mengakhiri penyampaiannya.
Kemudian, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., S.H., M.Si., Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro mengatakan, terdapat delapan permasalahan utama pembangunan di Jawa Tengah.
“Permasalahan pertama, yaitu kelebihan populasi, yakni sebesar 37,89 juta jiwa. Kedua, besarnya populasi penduduk miskin sebesar 9,58% atau 3,39 juta jiwa
per September 2024 dengan garis kemiskinan sebesar Rp 521.093 per
kapita per bulan. Ketiga wilayah pantura sebagai tumpuan. Keempat Ancaman dan tekanan kerusakan ekologis,” ujarnya.
Kemudian, persolan kelima, lanjut Nur Hidayat, yaitu tentang Disparitas antar kawasan. Keenam minimnya produk unggulan daerah. Ketujuh, ketergantungan pada produk dari luar, dan kedelapan adalah Kurangnya konektivitas infrastruktur.
Menurut Nur Hidayat, maka untuk mengatasi persoalan tersebut salah satunya dibutuhkan Koneksitas atau Konektivitas di Jawa Tengah. Konektivitas ini merujuk pada bagaimana infrastruktur dan jaringan transportasi di wilayah tersebut harus terhubung dan berfungsi dengan baik untuk mendukung mobilitas, arus barang, jasa, dan orang.
“Tentunya konektivitas tersebut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tutur Nur Hidayat.
Kemudian, lanjut Nur Hidayat, melalui konektivitas infrastruktur yang baik bisa terhubung antar daerah, yang tentunnya Pemprov Jateng bisa mengoptimalkan potensi-potensi pariwisata di wilayah Jawa Tengah, mengingat banyak wisata unggulan, seperti Borobudur dan lain sebagainya.
“Memang ke depan kebijakan Pemprov Jateng harus lebih fokus salah satunya pada optimalisasi sektor pariwisata, karena banyak potensi wisata di Jawa Tengah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia mengungkapkan, optimalisasi tersebut bisa berkolaborasi dengan pelaku industri pariwisata, yaitu bekerja sama dengan penginapan, restoran dan kuliner lokal maupun transportasi. Selain itu, juga promosi paket wisata yang tepat, mempromosikan wisata budaya dan lain sebagainya.
“Jadi memang sependapat dengan pandangan DPD RI, Dr. Abdul Kholik yang meminta Pemprov Jateng kedepan bisa lebih fokus untuk menggarap tiga sektor, yaitu pertanian, keluatan dan sektor pariwisata, agar nantinya Jawa Tengah bisa lebih berkembang dan perekonomian masyarakatnya juga bisa lebih baik,” terang Dr. Nur Hidayat.
Red-HJ99/HR
