Kendal, Harianjateng.com- Kelangkaan gas elpiji subsidi 3 kg di kabupaten Kendal telah meresahkan masyarakat, dan kalaupun ada harganya melambung hingga 2 kali lipat dari harga di pangkalan.
Atas keresahan tersebut, komisi B DPRD Kendal yang dipimpin wakil ketua Komisi B, Abdul Syukur melakukan sidak ke SPBE yang berlokasi di Pucangrejo, yang mana untuk melihat langsung jumlah yang di distribusikan ke agen dalam setiap harinya.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kendal, Abdul Syukur mengatakan, sebelumnya komisi B DPRD Kendal telah melakukan monitoring lapangan, bahwa masyarakat membeli gas 3 kg dengan harga Rp. 26.000- 30.000, bahkan ada yang mencapai Rp.45.000/tabung.
“Mereka terpaksa membeli meski harga mahal karena untuk memasak. Begitu juga dirasakan oleh pelaku UMKM, seperti pedagang gorengan, cilok, pentol, dan warung angkringan yang merasa sangat terpukul karena kelangkaan gas melon yang selama ini menjadi kebutuhan primernya,” ujar Abdul Syukur.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kendal jug menyampaikan, bahwa dalam sidak tersebut pihak SPBE menyampaikan, adanya keterlambatan setengah sampai satu hari pengiriman dari pertamina karena alasan cuaca. Sementara dari pihak PT. Pertamina menyampaikan sejak adanya isu penarikan gas elpiji 3 kg, pihak pertamina menambahkan jumlah pengiriman 10% setiap harinya ke SPBE.
“Dalam keterangan tersebut, stok gas subsidi di SPBE jumlahnya lebih dari biasanya karena ada tambahan 10%. Namun kenapa terjadi kelangkaan dan kalaupun ada harganya melambung 2 kali lipat dari harga HET di pangkalan dan bahkan bisa lebih,” terang Abdul Syukur.
Lebih lanjut pihaknya mengatakan, seharusnya masyarakat sudah tidak kesulitan untuk membeli gas melon, tapi kenyataannya malah sebaliknya. “Kami sangat penasaran, dan akan terus mencari siapa sebenarnya yang memainkan distribusi gas subsidi ini,” tegasnya.
Pihaknya bersama rekan dewan lainnya diantaranya, H. Tardi, Arif Abidin, Khasanudin, dan Saefudin kemudian melanjutkan sidak ke agen gas terbesar di Kendal, yaitu Agen H. Ali Akbar di wilayah Kecamatan Weleri dan Agen PT. Kerja di Kendal.
Menurut Abdul Syukur, saat disidak masing-masing agen tidak bisa menjelaskan secara pasti terkait jumlah kuota masing-masing pangkalan di bawahnya.
“Dari agen yang kita sidak mengungkapkan, bahwa ada pangkalan yang mendapat kuota besar dan ada yang mendapatkan sedikit. Bahkan dilapangan banyak ditemukan di pengecer jumlah stok gasnya lebih banyak daripada yang dimiliki pangkalan,” terangnya Abdul Syukur.
Menurut Wakil Ketua Komisi B DPRD Kendal, masih ruwetnya tata niaga gas menimbulkan kesan bahwa ada permainan tata niaga gas oleh segelintir orang. Mengingat tidak adanya rayonisasi ditingkat kecamatan dan desa dalam tata niaga distribusi gas, sehingga membuat semrawut dan yang dirugikan adalah masyarakat miskin yang selama ini menggunakan gas melon.
Sementara dalam kegiatan sidak, H. Tardi anggota Komisi B DPRD Kendal menyampaikan, bahwa komisi B akan terus menelusuri akar masalah kelangkaan gas melon yang meresahkan masyarakat miskin.
Hal senada juga di sampaikan oleh anggota komisi B DPRD Kendal, yaitu Arif Abidin dan Khasanudin, bahwa pembiaran tata niaga yang saat ini berlangsung hanya akan menambah melambungnya harga gas melon tanpa kendali.
Red-HJ99/KM
