Harianjateng.com- Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak. Kebijakan ini mengharuskan pekerja untuk menyisihkan sebagian gaji mereka untuk dana simpanan yang nantinya bisa digunakan untuk pembiayaan perumahan.
Namun, terlihat ada kekhawatiran dari masyarakat tentang efektivitas pengelolaan dana Tapera. Ada pengalaman kurang baik dengan pengelolaan dana publik sebelumnya yang menimbulkan keraguan.
Maka, dalam artikel ini penulis ingin menganalisis dari perspektif akademisi, agar nantinya kebijakan Tapera lebih berpihak kepada masyarakat.
Pertama, kebijakan Tapera dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak, maka sudah selayaknya kebijakan ini disusun dengan perencanaan dan pengelolaan yang matang. Menurut Dr. Ir. Agus Sumardjo, seorang akademisi di bidang perencanaan kota, Tapera bisa menjadi solusi untuk masalah backlog perumahan yang mencapai angka jutaan unit. Dengan dana yang terkumpul, pemerintah dapat menyediakan skema pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kedua, urbanisasi yang pesat di Indonesia mengharuskan pemerintah memikirkan kualitas hidup masyarakat. Dengan memiliki rumah yang layak, masyarakat bisa hidup dengan lebih nyaman dan sehat. Probelem selama ini yang membuat masyarakat belum bisa memiliki rumah yang layak dan nyaman adalah perihal finansial.
Pemerintah dapat mempertimbangkan penyesuaian skema iuran Tapera berdasarkan tingkat pendapatan pekerja. Misalnya, bagi pekerja berpenghasilan rendah, iuran bisa lebih kecil atau bahkan dibebaskan sementara sampai kondisi ekonomi membaik.
Ketiga, ada kekhawatiran tentang efektivitas pengelolaan dana Tapera. Pengalaman buruk dengan pengelolaan dana publik sebelumnya menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi isu penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk menjawab permasalahan ini.
Selain itu, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, pemerintah harus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Tapera. Pengawasan independen dan laporan keuangan yang terbuka untuk publik dapat menjadi langkah awal yang baik.
Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang masif mengenai manfaat Tapera. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan bisa menerima dan mendukung kebijakan ini. Kebijakan Tapera memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses perumahan bagi masyarakat Indonesia. Namun, tantangan dan kritik yang ada perlu diperhatikan dengan serius.
Dengan penyesuaian skema, peningkatan transparansi, perluasan jangkauan, dan sosialisasi yang baik, kebijakan ini bisa menjadi lebih berpihak kepada masyarakat dan efektif dalam mencapai tujuannya.
Solusi yang tepat dan implementasi yang baik akan menentukan keberhasilan Tapera dalam jangka panjang.
Penulis : Ketum PC IMM Kendal, Naufal Abdul Afif S.Sos
Red-HJ99
